INIKLIK.ID – Pemerintah Kota Makassar bersama PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Sulselrabar) membahas langkah percepatan penyediaan pasokan listrik di wilayah kepulauan yang masih belum terjangkau jaringan PLN.
General Manager PLN UID Sulselrabar, Edyansyah, mengatakan bahwa pertemuan ini berfokus pada penentuan skala prioritas wilayah yang akan menjadi sasaran pemasangan listrik. Pulau-pulau di wilayah administratif Kota Makassar menjadi titik perhatian utama.
“Kami bertemu dengan Bapak Wali Kota untuk membahas kelistrikan di wilayah kepulauan, terutama dalam hal penyediaan listrik baru di pulau-pulau tersebut,” ujar Edyansyah, Rabu (21/5/2025) di Balai Kota Makassar.
PLN, lanjut Edyansyah, menyatakan siap mempercepat penyediaan listrik, namun tetap menunggu arahan skala prioritas dari Pemerintah Kota Makassar.
“Masyarakat di kepulauan adalah bagian dari Kota Makassar, sehingga prioritas penyaluran listrik harus berasal dari pemerintah kota. Kami akan mendukung sepenuhnya sesuai arah kebijakan daerah,” tambahnya.
Super Sun Jadi Awal Inisiatif
Saat ini, PLN telah menerapkan program inisiatif bertajuk Super Sun di Pulau Barrang Caddi. Program ini menghadirkan listrik bersih berbasis energi terbarukan melalui pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) individual di tiap rumah warga.
“Dengan Super Sun, setiap rumah mendapatkan pasokan listrik mandiri berbasis tenaga surya. Ini solusi elektrifikasi yang ramah lingkungan dan praktis,” jelas Edyansyah.
Meski baru diterapkan di Barrang Caddi, PLN berharap program Super Sun dapat diperluas ke pulau-pulau lain di wilayah Makassar. Namun, pengembangan program ini sangat bergantung pada dukungan anggaran dan koordinasi dengan pemerintah kota.
“Kami butuh dukungan dari Pemkot, terutama dalam pembiayaan sambungan dan perluasan cakupan kelistrikan,” ujarnya.
PLN juga menyampaikan kesiapan untuk melakukan peninjauan bersama ke sejumlah pulau dalam rangka menindaklanjuti hasil pertemuan ini.
“Kami berharap sinergi ini bisa segera membuka akses listrik bagi warga kepulauan yang selama ini belum mendapatkan layanan kelistrikan secara merata,” katanya.
Komitmen Pemkot Makassar
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen pemerintah kota dalam memperluas akses listrik untuk masyarakat kepulauan. Menurutnya, masalah kelistrikan di pulau bukan hanya soal pemasangan jaringan baru, tetapi juga ketidakmampuan masyarakat dalam membayar sambungan atau tagihan listrik.
“Ada dua persoalan utama di lapangan. Pertama, warga yang belum mampu memasang listrik baru karena kendala biaya. Kedua, warga yang sudah memiliki sambungan tapi kesulitan membayar tagihan secara rutin. Dua kelompok ini akan menjadi prioritas bantuan dari Pemkot,” jelas Munafri.
Ia juga menegaskan bahwa akses terhadap listrik adalah hak dasar warga negara yang harus dipenuhi secara adil.
“Kita ingin seluruh warga, termasuk di pulau, menikmati listrik yang layak dan merata. Ini bagian dari tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
Infrastruktur di Daratan Juga Dibahas
Selain membahas kelistrikan di kepulauan, Munafri juga menyinggung pengembangan infrastruktur kelistrikan di wilayah daratan, termasuk rencana penerapan jalur kabel bawah tanah.
Salah satu program strategis yang sedang dirancang adalah sistem damping sharing kabel melalui jalur bawah tanah, guna meningkatkan efisiensi dan keamanan distribusi listrik di tengah kota.
“Prosedur teknis dan koordinasi antarinstansi terkait masih dalam pembahasan. Kita ingin memastikan jalur kabel bawah tanah bisa diterapkan secara aman dan efisien,” pungkasnya. (*)
Eksplorasi konten lain dari iniklik
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.