INIKLIK.ID — Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Kota Makassar bergerak cepat merampungkan finalisasi kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026.
Percepatan ini menjadi capaian tersendiri karena berhasil diselesaikan lebih awal dari target, yakni sebelum Desember 2025. Adapun estimasi alokasi dalam APBD Pokok 2026 diproyeksikan mencapai sekitar Rp5,1 triliun.
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Rapat Paripurna Penandatanganan Nota KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Balai Kota Makassar, Senin (17/11/2025).
Rapat dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Ketua DPRD Supratman, para pimpinan dewan, serta jajaran SKPD terkait.
Program Prioritas Tetap Berjalan
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan seluruh program prioritas dan unggulan tetap masuk dalam rancangan APBD 2026. Meski terjadi penyesuaian anggaran, pemerintah tetap berkomitmen menjalankan program strategis yang diusulkan OPD dan telah dibahas bersama DPRD.
“Semua program prioritas harus tetap dijalankan,” ujarnya seusai paripurna. Ia menambahkan bahwa beberapa program mengalami rasionalisasi akibat pemotongan anggaran, namun tidak mengurangi komitmen Pemkot untuk menjaga kualitas pelayanan publik.
Munafri juga meminta OPD lebih kreatif dalam meningkatkan pendapatan daerah serta memastikan program pemerintah berdampak langsung bagi masyarakat. Ia bahkan menegaskan agar kegiatan seremonial dikurangi demi efisiensi dan keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan warga.
Pendapatan Daerah Perlu Strategi Adaptif
Ketua Pansus Banggar KUA-PPAS 2026 DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad, mengungkapkan bahwa proyeksi pendapatan daerah 2026 mengalami penurunan 8,96 persen atau sekitar Rp482 miliar dibandingkan 2025. Karena itu, strategi pendapatan agresif dan adaptif perlu diterapkan.
Ray merinci sejumlah rekomendasi:
Optimalisasi penerimaan daerah untuk mengimbangi penurunan proyeksi pendapatan.
Digitalisasi sistem pajak dan retribusi guna meningkatkan transparansi dan kepatuhan wajib pajak.
Peningkatan kinerja BUMD agar mampu memberikan dividen lebih besar.
Ekstensifikasi pendapatan baru, terutama dari sektor digital dan ekonomi kreatif, termasuk pengembangan Makassar Creative Hub.
Belanja Mengarah Pada Program Prioritas
Pada aspek belanja, Banggar menekankan pentingnya alokasi anggaran yang fokus pada:
Program prioritas Wali Kota
Pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, SPM)
Pemberdayaan UMKM dan ekosistem kreatif
Program jaminan sosial terpadu (Mulia Berjasa)
Proyek strategis seperti pembangunan stadion dan pengadaan seragam sekolah gratis
Digitalisasi layanan publik melalui Makassar Super Apps dan Lontara+
Ray juga memberikan rekomendasi teknis untuk SKPD, seperti prioritas belanja modal infrastruktur di Dinas PU, pembangunan sistem pengolahan sampah oleh DLH, efektivitas bansos oleh Dinsos dan Dinkes, hingga penguatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi oleh OPD terkait.
Sinergi Pemkot dan DPRD Apresiatif
Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, mengapresiasi sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam penyusunan KUA-PPAS 2026. Menurutnya, harmonisasi antarkedua lembaga penting untuk menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif dan responsif.
“Tahun anggaran 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat program strategis yang menyentuh pelayanan dasar publik,” ujarnya.
Pada akhirnya, DPRD menegaskan bahwa belanja modal harus tetap dijaga agar proyek strategis tidak terhambat dan pembangunan kota tetap berjalan optimal.
Eksplorasi konten lain dari iniklik
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.