INIKLIK.ID – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menghadiri sekaligus memberikan arahan kunci dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Selatan.
Rapat tingkat tinggi yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulsel, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Rabu, 3 Desember 2025, ini berfokus pada upaya stabilisasi harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Dalam arahannya, Wagub Fatmawati menekankan pentingnya langkah antisipatif serta kolaborasi kuat antara pemerintah kabupaten/kota, khususnya dalam menjaga pasokan pangan strategis. Ia menyoroti komoditas cabai yang kerap menjadi penyumbang utama inflasi di daerah.
“Cabai ini selalu menjadi penyumbang inflasi. Bagaimana kalau hari ini kita semua komitmen untuk menanam cabai bersama? Ini langkah sederhana tapi berdampak besar,” ujar Fatmawati, sekaligus mendorong optimalisasi urban farming di masing-masing wilayah.
Lebih lanjut, ia meminta daerah menjadikan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) sebagai contoh praktik terbaik dalam pengendalian inflasi di Sulsel.
“Sidrap harus menjadi benchmark bagi kabupaten/kota lainnya dalam menjaga stabilitas dan mengelola inflasi secara konsisten. Kolaborasi kuat itu yang perlu kita tiru,” tegasnya.
Fatmawati menambahkan bahwa stabilitas harga berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, Pemprov Sulsel mendorong percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih efisien dan akuntabel.
“Semua ini untuk kesejahteraan masyarakat. Inflasi terkendali, digitalisasi berjalan, dan ekonomi tumbuh inklusif serta berkelanjutan,” katanya.
Pada laporan HLM tahun ini, Sulsel kembali meraih gelar TP2DD Provinsi Terbaik I tingkat Sulawesi 2025. Kota Makassar, Kabupaten Sidrap, dan Kabupaten Luwu juga masuk dalam kategori terbaik regional, sementara Bank Sulselbar menempati Peringkat 4 BPD Terbaik Nasional.
Meski demikian, Fatmawati mengingatkan bahwa pencapaian tersebut juga menjadi tantangan.
“Bukan hanya mempertahankan gelar, tetapi memastikan manfaat digitalisasi benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ketua Harian TPID Sulsel sekaligus Sekretaris Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, yang memimpin jalannya HLM, menyampaikan beberapa poin tindak lanjut yang perlu segera diakselerasi oleh pemerintah kabupaten/kota. Ia menegaskan pentingnya melanjutkan urban farming, khususnya penanaman cabai bersama Dinas TPHBUN, serta memperkuat infrastruktur penyimpanan dan distribusi pangan.
“Optimalisasi cold storage eksisting, pembangunan pabrik es mini di pelabuhan strategis, dan pemanfaatan teknologi ozone untuk memperpanjang umur simpan hortikultura harus dipercepat. Ini langkah teknis penting untuk menahan gejolak harga,” jelas Jufri.
Ia juga menekankan perlunya Gerakan Pangan Murah (GPM) yang lebih intensif, peningkatan serapan beras SPHP bersama Bulog, kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem, hingga penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk subsidi ongkos angkut.
Pada aspek digitalisasi, Jufri meminta Pemkab/Pemkot menyusun Roadmap ETPD 2026–2029, mempercepat model bisnis pembayaran pajak dan retribusi digital, serta mendorong ASN menjadi duta digital.
“ASN wajib menggunakan mobile banking Bank Sulselbar dan QRIS. Kita ingin semua daerah bergerak fokus dan seragam,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Sulsel, Rezki Ernadi Wimanda, melaporkan kondisi inflasi terkini. Pada November 2025, Sulsel mencatat deflasi 0,07% (mtm) setelah pada Oktober mengalami inflasi 0,10%.
“Inflasi kita berada dalam target nasional dan relatif terkendali, ditopang pasokan hortikultura, beras, aneka ikan segar, dan cabai rawit. Namun, kenaikan harga emas perhiasan dan daging ayam ras menahan deflasi lebih dalam,” jelasnya.
Rezki menegaskan bahwa seluruh daerah memiliki peluang besar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi.
“Championship TP2DD telah menunjukkan kemampuan Sulsel mempertahankan prestasi selama tiga tahun berturut-turut. Momentum ini harus diteruskan,” katanya.
Rapat HLM menghasilkan beberapa komitmen bersama antara Pemprov, Pemkab/Pemkot, dan Bank Indonesia, yaitu menjaga pasokan dan harga pangan strategis, mempercepat digitalisasi pembayaran daerah, serta memperkuat koordinasi seluruh TPID dan TP2DD di Sulawesi Selatan.
Pertemuan ditutup dengan arahan agar seluruh kepala daerah segera mengeksekusi rencana aksi di wilayah masing-masing dan melaporkan progres kepada TPID Provinsi. (*)
Eksplorasi konten lain dari iniklik
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.