INIKLIK.ID – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menghadiri dan memberikan arahan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Sulsel di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Rabu (3/12/2025). Pertemuan ini menekankan kesiapan daerah menghadapi potensi lonjakan harga menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Dalam arahannya, Fatmawati menekankan perlunya langkah antisipatif antar kabupaten/kota, terutama terkait pasokan pangan strategis. Ia menyoroti cabai yang kerap menjadi penyumbang utama inflasi di Sulsel.
“Cabai selalu menjadi penyumbang inflasi. Bagaimana kalau kita komitmen menanam cabai bersama? Langkah sederhana tapi berdampak besar,” ujarnya, mendorong optimalisasi urban farming di seluruh daerah.
Fatmawati juga meminta daerah menjadikan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) sebagai benchmark pengendalian inflasi di Sulsel. “Sidrap harus jadi contoh. Model kolaborasi mereka bisa diterapkan di daerah lain,” tegasnya.
Ia menambahkan, stabilitas harga erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Pemprov Sulsel pun mendorong percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
“Inflasi terkendali, digitalisasi berjalan, ekonomi tumbuh inklusif. Semua ini untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dalam laporan HLM, Sulsel kembali meraih TP2DD Provinsi Terbaik I tingkat Sulawesi pada 2025. Kota Makassar, Sidrap, dan Luwu juga masuk kategori terbaik di tingkat regional. Bank Sulselbar menempati Peringkat 4 BPD Terbaik Nasional. Namun, Fatmawati menegaskan capaian ini harus dimanfaatkan untuk memastikan digitalisasi benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Ketua Harian TPID Sulsel, Sekda Sulsel Jufri Rahman, memimpin jalannya HLM dan menyampaikan sejumlah instruksi teknis bagi Pemkab/Pemkot, termasuk memperluas urban farming, memperkuat infrastruktur penyimpanan dan distribusi pangan, optimalisasi cold storage, pembangunan pabrik es mini, dan pemanfaatan teknologi ozone. Ia juga menekankan intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM), serapan beras SPHP, mitigasi cuaca ekstrem, serta penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk subsidi ongkos angkut.
Di sisi digitalisasi, Jufri meminta Pemkab/Pemkot menyusun Roadmap ETPD 2026–2029, mempercepat digitalisasi pajak dan retribusi, serta mewajibkan ASN menjadi duta digital. “ASN harus menggunakan mobile banking Bank Sulselbar dan QRIS agar seluruh daerah bergerak seragam,” tegasnya.
Kepala Perwakilan BI Sulsel, Rezki Ernadi Wimanda, melaporkan deflasi 0,07% (mtm) pada November 2025, setelah sebelumnya mengalami inflasi 0,10% pada Oktober. “Inflasi kita berada dalam rentang target nasional. Pasokan hortikultura, beras, ikan segar, dan cabai rawit relatif terjaga,” ujarnya. Rezki menambahkan, potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi masih terbuka lebar.
HLM menghasilkan komitmen bersama terkait penguatan pasokan dan stabilitas harga pangan, percepatan digitalisasi pembayaran daerah, serta peningkatan koordinasi TPID dan TP2DD di seluruh Sulsel. Pertemuan ditutup dengan arahan agar seluruh kepala daerah segera mengeksekusi rencana aksi dan melaporkan progresnya kepada TPID Provinsi.
Eksplorasi konten lain dari iniklik
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.