Menertibkan Kota, Menjaga Lingkungan, Memanusiakan Pedagang

Oleh: Mashud Azikin

INIKLIK.ID — Dalam beberapa waktu terakhir, saya melihat Pemerintah Kota Makassar semakin serius menertibkan penggunaan fasilitas umum (fasum), fasilitas sosial (fasos), bahu jalan, hingga saluran drainase yang selama ini dimanfaatkan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL). Lapak dibongkar, ruang publik dikembalikan ke fungsi awalnya, dan kota perlahan ditata ulang. Kebijakan ini tentu memantik pro dan kontra. Namun bagi saya, penertiban ini tidak bisa lagi dilihat semata sebagai urusan ketertiban kota, melainkan sebagai bagian dari agenda besar penyelamatan lingkungan hidup perkotaan.

Makassar sedang berada dalam tekanan ekologis yang nyata. Volume sampah terus meningkat, drainase banyak yang tersumbat, genangan dan banjir makin sering terjadi, sementara kualitas ruang publik kian menurun. Dalam situasi seperti ini, membiarkan fasum, bahu jalan, bahkan saluran air dipenuhi bangunan semi permanen jelas bukan pilihan yang bijak. Penataan PKL—terutama yang berdiri di atas drainase dan badan jalan—menjadi langkah yang tak bisa terus ditunda.

Lapak yang menutup drainase adalah contoh paling gamblang bagaimana persoalan ekonomi informal bisa berkelindan dengan kerusakan lingkungan. Saluran air yang tertutup menyulitkan pengawasan dan pembersihan, sampah terperangkap, sedimentasi meningkat, dan saat hujan turun, warga sekitar harus menanggung genangan bahkan banjir. Ini bukan lagi soal keindahan kota, melainkan tentang keselamatan dan ekologi perkotaan.

Hal serupa terjadi pada penggunaan bahu jalan. Selain mengganggu lalu lintas dan meningkatkan risiko kecelakaan, aktivitas ini kerap meninggalkan limbah plastik, sisa makanan, dan kemasan sekali pakai yang akhirnya bermuara ke saluran air. Dari praktik-praktik kecil yang dibiarkan inilah, masalah lingkungan kota membesar dan menjadi kronis.

Karena itu, saya memandang penertiban yang dilakukan pemerintah kota sebagai bagian dari upaya sistemik menuju Makassar Bebas Sampah 2029 sekaligus pengejawantahan visi Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin: kota yang aman, tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Aman karena ruang publik tertata. Tangguh karena sistem drainase berfungsi. Dan berkelanjutan karena kebijakan lingkungan dijadikan fondasi pembangunan, bukan sekadar slogan.

Namun, saya juga meyakini bahwa kebijakan lingkungan yang baik tidak boleh kehilangan dimensi kemanusiaan. Penertiban yang berhenti pada pembongkaran lapak tanpa solusi hanya akan memindahkan masalah: ekonomi rakyat terpukul, konflik sosial meningkat, dan aktivitas informal muncul kembali di tempat lain. Di titik inilah, negara sering kali kehilangan simpati warganya.

Menurut saya, pendekatan yang dibutuhkan adalah penataan yang berpihak pada lingkungan sekaligus pemberdayaan ekonomi rakyat. PKL tidak seharusnya diposisikan sebagai sumber masalah, melainkan sebagai bagian dari solusi ekologis kota. Kawasan relokasi harus dirancang dengan sistem pengelolaan sampah yang jelas, kewajiban pemilahan, penggunaan kemasan ramah lingkungan, serta integrasi dengan bank sampah. Di sanalah inklusivitas menemukan makna nyatanya.

Makassar yang aman bukan hanya bebas dari kemacetan, tetapi juga dari ancaman banjir dan penyakit akibat lingkungan kotor. Makassar yang tangguh bukan hanya kuat secara infrastruktur, tetapi juga memiliki warga yang sadar lingkungan. Makassar yang inklusif memberi ruang hidup bagi PKL tanpa merusak ruang publik. Dan Makassar yang berkelanjutan menjadikan kebijakan lingkungan sebagai pijakan utama pembangunan kota.

Pada akhirnya, keberhasilan penertiban ini tidak diukur dari berapa banyak lapak yang dibongkar, melainkan dari dampaknya terhadap lingkungan kota: saluran air yang kembali berfungsi, sampah yang berkurang, jalan yang tertib, dan ruang publik yang hidup.

Bagi saya, sikapnya jelas: menjaga lingkungan berarti menjaga masa depan kota. Dan menjaga masa depan kota menuntut keberanian untuk menata, sekaligus kebijaksanaan untuk merangkul.

Makassar tidak sedang sekadar merapikan wajah kotanya. Makassar sedang membangun kesadaran ekologis warganya. Dan masa depan kota ini akan ditentukan pada titik temu antara ketertiban, kebersihan, dan keberpihakan pada manusia.