INIKLIK.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menorehkan capaian di tingkat nasional di bawah kepemimpinan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi yakni, berhasil meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 dari kategori B (Baik) menjadi BB (Sangat Baik).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PANRB, Rini Widyantini kepada Andi Sudirman dalam ajang SAKIP dan Zona Integritas (ZI) Awards 2025 yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta, pada Rabu, 11 Februari 2026.
Gubernur Andi Sudirman mengungkapkan rasa syukur atas…
[20.19, 12/2/2026] Daeng Mudrikan Nacong: Gubernur Sulsel Terima Penghargaan SAKIP 2025
Pemprov Sulsel Raih Penghargaan SAKIP 2025, Nilai Akuntabilitas Kinerja Naik ke Kategori Sangat Baik
Nilai SAKIP Meningkat, Pemprov Sulsel Naik Kelas ke Kategori BB
Pemprov Sulsel Catatkan Capaian Positif, SAKIP 2025 Berhasil Naik Kategori
JAKARTA, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali mencatatkan capaian positif dalam tata kelola pemerintahan. Pemprov Sulsel meraih penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 setelah berhasil meningkatkan nilai kinerjanya dari kategori B (Baik) menjadi BB (Sangat Baik).
Penghargaan tersebut diterima langsung Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman diserahkan dalam ajang SAKIP dan Zona Integritas (ZI) Awards 2025 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta, Rabu, 11 Februari 2026. Kegiatan ini mengusung tema Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045.
Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Pemprov Sulsel Jayady, S.E., M.M., menjelaskan bahwa capaian ini merupakan hasil peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang dinilai secara ketat oleh Kementerian PANRB.
“Penghargaan yang kita peroleh ini adalah bentuk pengakuan atas peningkatan capaian nilai SAKIP Pemprov Sulsel, di mana kita berhasil naik kategori dari B menjadi BB,” ujar Jayady.
Ia menjelaskan, SAKIP merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah yang tidak hanya menilai capaian keberhasilan program, tetapi juga mengurai faktor pendukung, kendala, serta target yang belum tercapai.
“Penilaian SAKIP sangat ketat. Di dalamnya ada penilaian terhadap perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, hingga evaluasi internal. Semua itu menggambarkan sejauh mana kinerja pemerintah daerah benar-benar berdampak,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, SAKIP di lingkup Pemprov Sulsel dikoordinasikan secara terpadu. Bappeda berperan pada aspek perencanaan dan pengukuran kinerja, Biro Ortala bertanggung jawab pada pelaporan kinerja, sementara Inspektorat melakukan evaluasi internal.
Jayady menegaskan, keberhasilan peningkatan nilai SAKIP tidak terlepas dari kontribusi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulsel.
“Ini adalah prestasi bersama. Semua OPD berkontribusi terhadap implementasi SAKIP. Kenaikan nilai ini mencerminkan kerja kolektif jajaran Pemprov Sulsel,” ujarnya.
Secara kuantitatif, nilai SAKIP Pemprov Sulsel tahun ini mencapai 70,26 poin, meningkat dari sebelumnya 69,02 poin.
Jayady juga menyampaikan harapan Gubernur Sulsel agar capaian ini tidak hanya dipertahankan, tetapi terus ditingkatkan.
“Harapan Bapak Gubernur, seluruh OPD terus mendukung penerapan SAKIP secara konsisten agar kualitas kinerja semakin baik dan nilai SAKIP Pemprov Sulsel dapat terus meningkat. Karena pada akhirnya, SAKIP mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Jayady.
Adapun Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan, SAKIP dan pembangunan Zona Integritas merupakan instrumen penting untuk memastikan kebijakan dan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, penguatan akuntabilitas dan integritas birokrasi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Selain Gubernur Sulsel, acara tersebut turut dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Fakrulloh, Kepala Lembaga Administrasi Negara Muhammad Taufiq, Kepala Arsip Nasional RI Mego Pinandito, serta para pejabat pimpinan tinggi kementerian/lembaga dan perwakilan pemerintah daerah penerima penghargaan.
Eksplorasi konten lain dari iniklik
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.