Di Bawah Kepemimpinan Daeng Manye, Takalar Pertahankan WTP Lima Kali Berturut-turut

INIKLIK.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Capaian ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola dan akuntabilitas keuangan. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut dilakukan di Auditorium BPK RI Perwakilan Sulsel, Jalan AP Pettarani Nomor 31, Makassar, Jumat (5/6/2026).

LHP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, kepada Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye didampingi Ketua DPRD Takalar Muh. Rijal dan Sekretaris Daerah Takalar, Muhammad Hasbi.

Raihan opini WTP tahun ini menjadi penghargaan kedua yang diterima Daeng Manye sejak menjabat sebagai Bupati Takalar. Sebelumnya, Pemkab Takalar juga memperoleh opini WTP atas laporan keuangan tahun sebelumnya yang diserahkan pada 27 Mei 2025.

Dengan capaian ini, Pemkab Takalar berhasil mempertahankan opini tertinggi dalam audit laporan keuangan selama dua tahun masa kepemimpinan Daeng Manye. Keberhasilan itu juga memperpanjang catatan positif Takalar menjadi lima kali berturut-turut meraih opini WTP.

“Penghargaan Opini WTP dari BPK RI ini menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, menyampaikan apresiasi kepada Pemda yang mampu mempertahankan kualitas laporan keuangannya, termasuk Kabupaten Takalar.

“Selamat kepada Pemkab Takalar yang kembali memperoleh opini WTP. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Menurut Winner, opini WTP merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun ia menegaskan, tindaklanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan tetap menjadi hal penting agar kualitas pelayanan publik dan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.(SP)