INIKLIK.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar bersama DPRD bergerak cepat meredakan kekhawatiran masyarakat terkait rencana pembangunan kawasan industri di Desa Laikang. Langkah ini diwujudkan melalui fasilitasi dialog antara manajemen PT Tiran dan warga setempat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Takalar, Senin (8/6/2026).
RDP yang diprakarsai oleh DPRD Takalar ini digelar sebagai upaya membuka jalur komunikasi yang netral antara pihak investor dan masyarakat. Forum strategi tersebut mencakup langsung Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye, Ketua DPRD Muhammad Rijal, Wakapolres Takalar, serta sejumlah anggota dewan dari lintas daerah pemilihan (dapil).
Ketua DPRD Takalar, Muhammad Rijal, menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya siap mengawal peran sebagai mediator agar aspirasi warga dapat tersampaikan langsung tanpa perantara. Ia mendorong terciptanya komunikasi yang terbuka, jujur, dan konstruktif antara masyarakat dan investor demi mewujudkan proyek yang harmonis dan berkeadilan.
“Investasi harus berjalan beriringan dengan menyediakan hak-hak masyarakat. DPRD hadir untuk memastikan suara warga didengar dan hak-hak mereka sepenuhnya dilindungi,” tegas Rijal.
Sementara itu, Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye menjelaskan bahwa proyek Kawasan Industri Laikang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Peraturan terkait proyek ini sebenarnya telah berjalan sebelum masa jabatannya dimulai. Kendati demikian, ia memastikan pemerintah daerah akan mengawal ketat investasi tersebut agar tidak mengorbankan kepentingan rakyat dan kelestarian alam.
“Pemerintah daerah berkepentingan untuk memastikan investasi yang masuk tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan,” ujar Daeng Manye. Ia menambahkan, masuknya investasi memang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru, namun aspek sosial serta ekologi wajib menjadi prioritas yang tidak boleh diabaikan.
Di sisi lain, perwakilan warga Desa Laikang yang hadir didampingi kepala desa setempat menuntut adanya transparansi penuh dari PT Tiran. Warga secara khusus menyoroti beredarnya isu rencana pembangunan pabrik nikel di wilayah mereka yang sempat memicu keresahan.
Menyanggapi kekhawatiran tersebut, Jimmy selaku perwakilan dari PT Tiran sekaligus Kawasan Industri Takalar (KITA), secara tegas membantah adanya rencana pembangunan pabrik nikel di dalam kawasan industri tersebut. Pernyataan resmi ini disampaikan langsung di hadapan forum guna mendinginkan dan menenangkan masyarakat.
RDP yang berjalan produktif ini akhirnya ditutup dengan kesepakatan bersama untuk melanjutkan komunikasi ke tahap yang lebih konkret. DPRD Takalar berkomitmen untuk menjadwalkan pertemuan lanjutan dalam waktu dekat. Agenda berikutnya adalah pemaparan cetak biru ( blueprint ) serta informasi rinci mengenai rencana pembangunan kawasan industri tersebut.
Kesepakatan ini diambil demi memenuhi hak keterbukaan informasi publik, sekaligus menjaga iklim investasi yang sehat, aman, dan berpihak pada kesejahteraan warga Kabupaten Takalar.
Eksplorasi konten lain dari iniklik
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.