INIKLIK.ID – Dewan Pimpinan Pusat GabunganbPemuda Pelajar Mahasiswa Barru (DPP GAPPEMBAR) menyatakan kekecewaan mendalam dan mengecam keras jalannya rapat koordinasi lintas instansi yang digelar oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sulawesi Selatan kemarin.
Rapat yang mempertemukan Tim teknis Tim uji kelayakan Amdal Sulsel, DPMPTSP Provinsi Sulsel, Dinas Sumber daya Air, Cipta karya dan tata ruang Sulsel dan Kabupaten Barru, Dinas PUTRPKP Barru, Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi Barru, serta kelompok pro- kontra tersebut dinilai hanya menjadi panggung sandiwara dan formalitas belaka untuk memuluskan izin PT Conch Barru Cement Indonesia.
Ketua Bidang PPPPD DPP GAPPEMBAR, Musriadi,SI.PEM mengungkapkan bahwa forum yang lahir dari Surat Sanggahan resmi yang dilayangkan oleh pihaknya justru menjadi ajang pembungkaman ruang demokrasi. GAPPEMBAR yang hadir secara daring (online) secara sengaja tidak diberikan kesempatan bicara untuk memaparkan data dan fakta hukum di lapangan.
“Kami sangat kecewa. Rapat kemarin memperlihatkan kepanikan birokrasi. Kehadiran GAPPEMBAR secara daring tampaknya sengaja dimanfaatkan untuk membatasi ruang kritis kami. Fitur komunikasi dibatasi, dan kami tidak diberi slot bicara untuk membedah perizinan PT Conch. Ini bukan forum ilmiah atau koordinasi, ini adalah formalitas untuk menggugurkan kewajiban administrasi demi melegalkan bangunan ilegal!” tegasnya, Jumat (3/7/2026).
DPP GAPPEMBAR menilai, indikasi sikap tidak netral dan terkesan terburu-buru dari DLHK Provinsi Sulsel dalam memproses dokumen lingkungan PT Conch semakin memperkuat dugaan adanya konspirasi administrasi tingkat tinggi. Padahal, eskalasi gerakan ini telah sampai ke level nasional melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi VI DPR RI yang secara tegas mendorong moratorium dan audit menyeluruh.
Atas dasar kekecewaan tersebut, DPP GAPPEMBAR menyatakan sikap tegas:
Menolak Keras Hasil Rapat Lintas Instansi yang digelar kemarin karena cacat prosedural dan tidak mengakomodasi substansi sanggahan dari GAPPEMBAR sebagai pelapor utama.
Menuntut DLHK Provinsi Sulsel untuk menghentikan seluruh proses verifikasi AMDAL/UKL-UPL PT Conch sebelum ada transparansi audit tata ruang dan kepatuhan hukum.
Mengecam Pembungkaman Ruang Digital terhadap gerakan mahasiswa Barru, yang membuktikan bahwa pemprov dan pemkab tidak siap beradu data secara terbuka.
DPP GAPPEMBAR menegaskan tidak akan tinggal diam atas perlakukan tidak adil ini. Jika jalur birokrasi di tingkat provinsi telah tersumbat dan dipenuhi kompromi, GAPPEMBAR siap mengonsolidasikan seluruh kader dan masyarakat Barru untuk menyikapi Persoalan ini, Perjuangan menjaga kedaulatan tanah Barru tidak akan berhenti hanya karena mic Zoom kami dimatikan!” tutup Musriadi.
Eksplorasi konten lain dari iniklik
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.